StoryNews.id, Kendari – Muhammad Fajar Hasan diketahui merupakan salah satu Bacaleg yang akan bertarung melalui partai PDIP daerah pemilihan Sultra pada di Pilcaleg DPR RI 2024 dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara melalui Partai PDIP.
Berdasarkan keterangan Juru Bicara PDIP Sultra Agus Sana’a, Muhamad Fajar Hasan adalah salah satu figur dari enam figur lainnya yang mengikuti penjaringan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI daerah pemilihan Sultra.
Mungkin publik masih menimbulkan tanya tentang siapa orang ini yang balihonya terpampang dan bertebaran di 17 Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara.
Dikutip dari berbagai sumber Bung FH sapaan karibnya sejak Mahasiswa, Pemuda kelahiran Raha 4 Januari 1981 tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Halu Oleo (UHO).
Selain itu Fajar Hasan juga tercatat sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana Sultra Jakarta Raya dan Ketua Harian Jaringan Indonesia (JARI) Kordinator Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Komisaris Utama PT. Tetap Merah Putih ini juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sultra.
Fajar Hasan juga kembali mendapatkan amanah menjadi Wakil Bendahara Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Periode 2021-2026.
Tak hanya itu Fajar Hasan yang merupakan jebolan kader dan alumni Himpunan mahasiswa Islam (HmI) juga tercatat sebagai Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) dan Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Kordinator Wilayah (Korwil) Sultra periode 2022-2027.
Pengusaha Muda ini juga getol menyuarakan dan mendukung Presiden Jokowi menggugat Uni Eropa terkait kebijakan penutupan keran ekspor nikel Indonesia di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO).
Terakhir Fajar Hasan juga tercatat sebagai Pengurus Badan Hubungan Legislatif Kadin Indonesia.
Diketahui PDI-P telah menetapkan enam nama bakal calon legislatif (bacaleg) anggota DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Secara berurutan, keenam balon tersebut adalah Hugua, Hasrat Haji Nabi, Wa Ode Farida Sylvia Djarudju, Ahmad Safei, Fatimah, dan Muhammad Fajar Hasan.
Saat ditemui di ruangannya, Kamis, 4 Mei 2023, Najib Husain mengatakan, ada konfigurasi menarik dari enam nama tersebut. Menurutnya, PDI-P sebagai partai yang sudah mapan berani mendorong figur bukan hanya dari tataran senior dan berpengalaman, melainkan juga dari kalangan muda.
“Dan kita harus mengapresiasi ini, karena PDI-P sedang berupaya menciptakan regenerasi kader di Sultra, sehingga proses pengkaderan tidak terputus,” katanya.
Najib melanjutkan, dari enam figur balon DPR-RI yang didorong oleh PDI-P, ada dua figur yang menarik untuk didiskusikan dan menjadi perhatian publik, yaitu Hugua dan Muh. Fajar Hasan.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini menjelaskan, Hugua adalah inkumben memiliki banyak pengalaman. Selain saat ini masih menduduki kursi DPR-RI di Komisi II, Hugua juga pernah menjabat sebagai Bupati Wakatobi dua periode.
“Sehingga menurut saya, peluang untuk bisa terpilih kembali, itu masih sangat besar,” kata Najib.
Kemudian, lanjut dia, Fajar Hasan merupakan figur baru yang dapat menjadi ruang terbuka bagi wajib pilih terutama pemilih pemula untuk menitipkan harapan dan visi misi mereka kepada sosok Fajar Hasan.
“Menurut saya, Fajar sebagai tokoh pemuda yang belakangan ini aktif berorganisasi di level nasional akan menjadi kekuatan baru bagi PDI-P. Apalagi, saya mengamati, Fajar intens melakukan sosialisasi selama dua tahun terakhir,” terangnya.
Oleh karena itu, Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintah FISIP UHO Kendari ini mengatakan, dengan konfigurasi warna beragam di PDI-P akan memberikan ruang atau peluang yang lebih besar bagi PDI-P kedepan. Dan tidak menutup kemungkinan, PDI-P Sultra akan bisa mendapatkan dua kursi di DPR-RI.
Apalagi, lanjut Najib, dengan memanfaatkan efek pengusulan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden RI karena dengan memanfaatkan isu-isu pemilihan presiden akan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.
“Sebab jika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digabung maka perhatian masyarakat akan lebih fokus pada pemilihan presiden dibanding pemilihan legislatif.”
“Sehingga calon-calon anggota legislatif PDI-P terutama DPR-RI bisa memanfaatkan isu-isu pemilihan presiden sebagai motor penggerak untuk mendekatkan diri kepada masyarakat wajib pilih. Hal itu akan menjadi efektif, apalagi dengan menawarkan program-program kerja calon presiden yang diusung,” paparnya.
Selain itu, kata Najib, hal lain yang terpenting adalah para calon bisa membawa isu daerah ke pentas nasional agar supaya gambaran kinerja mereka bisa kelihatan jika terpilih nanti. Jadi, tidak hanya sekadar terpilih akan tetapi bisa bekerja dan mewakili aspirasi masyarakat Sultra.
“Dan figur-figur di DPDI-P cukup kapabel untuk itu. Misalnya Fajar Hasan. Dia adalah anak muda yang banyak berkiprah di level nasional. Dia aktif sebagai pengurus ICMI Pusat dan juga di KADIN. Selain itu dia juga fokus di persoalan pertambangan, dan bahkan masuk sebagai pengurus Asosiasi Penambang Nikel.”
“Dan hari ini kita membutuhkan sosok yang bisa memperjuangkan bagaimana kemudian Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi tempat mengelola sumber daya alam dalam hal ini tambang tetapi juga ada manfaat positif yang didapatkan,” jelas Najib.
Artinya, kata dia, mestinya ada pembagian yang jelas antara pusat dan daerah. Dan, itu membutuhkan peran legislator di senayan yang dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat Sulawesi Tenggara.
Sebab, hingga saat ini, berdasarkan data dari Bappeda Sultra, kontribusi tambang terhadap pemasukan APBD Sultra masih sangat kecil. “Kalau tidak salah hanya berkisar antara dua sampai tiga persen saja. Itu kan sangat ironis sebenarnya, karena kita memiliki potensi tambang yang berlimpah tetapi tidak memberikan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Olehnya itu, kata Najib, isu-isu pengelolaan tambang yang baik di Sultra harus terus didorong ke pusat agar mendapat perhatian serius pemerintah. Tentunya, kata dia, Sultra butuh legislator yang dapat melobi pusat agar supaya ada sebuah bargaining kuat antara keinginan masyarakat Sultra yang diwakili oleh legislator dengan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan tambang.
Najib Husain mengakui bahwa dalam rangka memperjuangkan keinginan masyarakat terkait pengelolaan tambang tersebut butuh figur legislator yang paham dan selama ini konsen dalam sektor pertambangan.
“Makanya, menurut saya, PDI-P sudah tepat mendorong salah satu figurnya dari pengusaha tambang, mengingat tidak banyak figur yang konsen dan fokus pada persoalan pertambangan. Dan kelemahan kita selama ini minim sekali yang bisa menyuarakan persoalan tambang karena tidak banyak yang paham tentang tambang ini, padahal jika dikelola dengan baik maka hasilnya lebih positif bagi daerah kita. Bahkan kontribusi pertambangan terhadap APBD Sultra akan jauh lebih besar, tidak seperti sekarang ini,” tutupnya.
Komentar